WTP Itu Penting, Tapi…

Aku dan Prof MardiasmoPada tanggal 5 dan 6 Juli 2011 lalu, penulis mengikuti acara Dialog Pengelolaan Keuangan Negara dengan tema “Peningkatan Nilai Guna Informasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Yang Maju dan Mandiri” di Aula Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta.  Dialog tersebut menghadirkan narasumber yang luar biasa dari kalangan akademisi, anggota DPR-RI, Kejaksaan, Kepolisian, Kepala Daerah dan para praktisi pengelolaan keuangan negara.  Terdapat 4 sesi dialog dalam acara itu, tetapi yang paling menarik bagi penulis adalah hampir di keempat sesi dialog selalu saja terkait dengan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Narasumber dari kalangan birokrat, terutama yang lembaganya sudah mendapat opini Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) cenderung berbangga dengan keberhasilannya diatas kertas.  Sebaliknya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Punomo, mengatakan bahwa terbitnya opini WTP dari BPK sama sekali bukan jaminan bahwa entitas yang diaudit (auditee) bebas dari korupsi.  Mendukung pernyataan Ketua BPK, anggota DPR-RI Kamaruddin Sjam mengatakan bahwa opini audit itu bukan sasaran utama, karena percuma saja opininya WTP kalau masyarakatnya tetap miskin.

Untuk pembahasan lebih lanjut, perlu kiranya penulis ungkapkan kembali jenis-jenis opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu :

Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified Opinion), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.  Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, auditee dianggap telah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) dan tidak terdapat salah saji meterial, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.  Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.  Jika opini ini diberikan, maka auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam laporan auditnya.

Ketiga, Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan auditee tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PABU, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.  Dalam hal ini, auditor wajib menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama yang disebabkan oleh ketidakwajaran tersebut

Keempat, Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), sebagian akuntan menganggap opini jenis ini bukanlah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya auditor “angkat tangan” dan tidak ada opini yang diberikan.  Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi secara material oleh auditee, misalnya auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti audit yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan memberikan opini.

Penghargaan dan Hukuman

Mengapa entitas-entitas pemerintahan begitu bersemangat untuk mencapai opini WTP? Selain pertanggungjawaban kepada masyarakat, ternyata Kementrian Keuangan juga memberikan penghargaan yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah kepada entitas yang mendapat opini WTP.  Oleh karenanya menurut Kepala Pusdiklat BPK yang juga Sekjen Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP), Cris Kuntadi, wajar saja jika ada entitas pemerintah yang berani memberikan “suap” ratusan juta rupiah kepada auditor BPK, seperti yang terjadi di salah satu Kota di Jawa Barat, karena dengan ratusan juta rupiah bisa mendapatkan milyaran rupiah.

Dan ternyata, kolusi itu murah harganya, sedangkan benar itu mahal.  Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Riau (Riau) dengan perjuangan yang tentu saja tidak ringan akhirnya mencapai opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2010.  Untuk mencapai WTP Riau mengangkat Kepala Biro Keuangan yang berlatar belakang akuntan dan mempekerjakan 100 orang akuntan Non-PNS yang dibayar 2,5 juta per bulan.  Artinya, untuk gaji akuntan Non-PNS saja Riau harus membelanjakan 3 Milyar per tahun, belum lagi fasilitas dan infrastruktur lain yang dibutuhkan, mungkin jumlahnya bisa mencapai 5 Milyar per tahun.  Kalau ada auditor yang mau di “suap” dengan uang ratusan juta saja lantas terbit opini WTP, secara hitungan matematis sepertinya lebih baik “menyuap”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul wacana dari forum dan telah diusulkan kepada perwakilan dari Kementrian Keuangan yang juga hadir sebagai narasumber, bahwa WTP itu adalah kewajiban pemerintah, sehingga tidaklah perlu diberikan penghargaan, justru sebaliknya bagi entitas yang tidak mencapai WTP harus diberikan hukuman.  Menjawab wacana yang muncul, Kemendagri yang diwakili oleh Kapuspen, Reydonnizar Moenek, mengatakan bahwa saat ini telah disusun RUU pengganti UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya melarang kepala daerah incumbent untuk maju kembali dalam pemilukada berikutnya, jika daerahnya tidak mencapai opini WTP.  Sedangkan ditingkat pusat kabarnya seorang menteri atau kepala lembaga negara akan diganti jika pada tahun 2012 tidak mampu mencapai opini WTP.

Sebagai langkah awal, penerapan penghargaan dan hukuman bisa-bisa saja dilakukan sebagai stimulasi untuk seluruh entitas pemerintah agar dapat memperbaiki pengelolaan keuangan negara.  Namun demikian, harus diantisipasi ekses negatif yang mungkin terjadi, seperti adanya kolusi antara auditor dan auditee agar diterbitkan opini WTP.  Jika kondisinya demikian, WTP bukan lagi jaminan karena dihasilkan dari proses audit yang berbasis kolusi.  Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan karena faktanya sudah ada didepan mata, seperti dikatakan mantan auditor BPK sekaligus pendiri dan mantan ketua IAI-KASP, J. Handjari, yang mengkhawatirkan tren positif perbaikan opini belakangan ini disinyalir justru karena melonggarnya proses audit yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, WTP itu penting bahkan harus dianggap sebagai sebuah kewajiban entitas pemerintah, tapi :

Pertama, sama sekali bukanlah jaminan bahwa auditee bebas korupsi, karena audit laporan keuangan yang dilakukan BPK hanya menilai kewajaran berdasarkan PABU, sehingga dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan bernama audit investigasi.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lau terbitlah opini WTP.  Dalam dunia komersial hal ini dikenal dengan istilah window dressing.

Kedua, Opini WTP harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.  Harus diakui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi.

Ketiga, Harus disadari benar oleh para pengelola keuangan negara, bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.  Akan jadi percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata.  Wallohu’alam Bishowab.

  1. 28/02/2014 pukul 09:19

    Heya! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
    Does building a well-established website such as yours require a lot of work?
    I’m brand new to running a blog however I do write in my diary daily.
    I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
    Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
    Appreciate it!

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: