Beranda > Akuntansi Pemerintahan > AKUNTABILITAS LEBARAN

AKUNTABILITAS LEBARAN

Siapa yang tidak gembira menghadapi hari raya idul fitri (lebaran), semua muslim akan senantiasa menyambutnya dengan penuh sukacita.  Namun demikian, bagi para penyelenggara negara terutama para pengelola APBN/APBD, ada rambu-rambu yang wajib ditaati dalam menghadapi lebaran.  Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mencoba mengupas lebaran dari sudut pandang aturan penyelenggaraan negara.

Penggunaan dana APBN/APBD diatur dengan Keppres 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Keppres 72/2004 dan Perpres 53/2010.  Berkaitan dengan hari raya diatur secara khusus dalam pasal 13 ayat 1, yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :  a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah; b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah; d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

Aturan lainnya yang berkaitan dan rawan dilanggar pada saat lebaran adalah UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada pasal 12 sangat jelas disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah terkait dengan jabatannya.  Hal ini juga dipertegas dengan siaran pers KPK tentang Pelaporan Gratifikasi Bingkisan Hari Raya 2011 (www.kpk.go.id).

Berdasarkan inventarisasi masalah yang penulis lakukan, setidaknya terdapat 4 masalah yang muncul ketika lebaran tiba, yaitu :  Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, ucapan selamat baik berupa kartu atau media lainnya, gratifikasi dalam berbagai bentuk dan penggunaan mobil dinas saat perayaan lebaran.

Pertama, masalah THR bagi PNS adalah masalah yang tak kunjung selesai diperbincangkan dan tak kunjung mendapat solusi yang pasti berdasarkan aturan yang berlaku.  Masalah ini seolah dibiarkan begitu saja, sehingga masing-masing orang dituntut menyikapinya sendiri, dan tentu saja dengan persepsi dan sikap yang berbeda.  Sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini tidak ada aturan yang dengan jelas melarang atau membolehkannya, hal inilah yang menjadikan pemberian THR menjadi tidak standar di instansi pemerintahan, ada yang terang-terangan memberikan THR kepada PNS-nya, ada yang tidak memberi dengan alasan aturan, ada juga yang malu-malu dengan mengemasnya dalam bentuk lain.

Belakangan beredar kabar bahwa KPK menerbitkan Surat Edaran yang menghimbau untuk tidak memberikan THR kepada PNS, tetapi hasil penelusuran penulis di situs milik KPK maupun menggunakan mesin pencari sama sekali tidak menemukan Surat Edaran dimaksud, penulis hanya menemukan siaran pers sebagaimana disebutkan di atas.  Namun demikian, kalaupun benar KPK menerbitkan surat edaran tersebut, tentu saja sebuah surat edaran apalagi isinya hanya bersifat himbauan sama sekali tidak mengikat, tetapi sebagai langkah antisipasi tentu saja kerja KPK harus dihargai.

Kedua, ucapan selamat lebaran, masalah ini sempat menghangat pada tahun 2010 lalu, ketika Gubernur Jawa Barat berencana mengirimkan kartu lebaran kepada masyarakat Jawa Barat dengan nilai yang kabarnya fantastis.  Dalam Keppres 42/2002 sangatlah jelas, bahwa pemberian ucapan selamat tidak diperkenankan dengan menggunakan anggaran negara dalam bentuk apapun.  Pada kenyataannya harus diakui, masih ada saja ucapan selamat yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagi peristiwa.  Apakah ini menjadi pembenaran ?  tentu tidak, hanya saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai audior negara akan memandang hal tersebut dari sudut pandang materialitas, jika jumlahnya tidak material, maka dapat diabaikan walaupun salah.  Tetapi yang salah tetap saja salah, dan tidak boleh dilakukan walaupun dengan dalih materialitas.

Ketiga, gratifikasi, penulis setuju kalau gratifikasi boleh-boleh saja diterima, tetapi dengan syarat penerimanya melapor kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah menerima, tapi kalau tidak ingin berabe  tentunya lebih baik ditolak.  Kiriman parsel, bingkisan lebaran, uang “angpao” lebaran atau apapun jenisnya memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama.  Saling memberi memang tidak salah, apalagi jika kita memberi dengan ikhlas karena Alloh, tetapi kalau pemberian kita mengandung embel-embel dibelakangnya inilah yang menjadi masalah.  Momen lebaran memang banyak digunakan oleh orang-orang yang “berkepentingan” dengan pejabat penyelenggara negara, oleh karena itu tidaklah heran jika menjelang lebaran banyak parsel yang dikirim ke rumah ataupun ke kantor.

Keempat, penggunaan mobil dinas saat lebaran, sama halnya dengan THR PNS, penggunaan mobil dinas saat lebaranpun tidak pernah jelas ujung pangkalnya, tetapi yang pasti setiap tahun selalu saja menjadi bahan pemberitaan menjelang lebaran.  Pada tahun 2009 Gubernur Jawa Barat pernah membolehkannya dengan alasan mobil dinas melekat pada pejabat yang bersangkutan, tetapi kemudian pada tahun 2010 dan 2011 Gubernur melarangnya.  Untuk tahun ini KPK juga menghimbau para pejabat penyelenggara negara untuk tidak menggunakan mobil dinas pada saat perayaan lebaran, himbauan ini dapat dilihat pada running text situs KPK.  Lagi-lagi sifatnya hanya himbauan yang tentu saja sama sekali tidak mengikat, jadi kalaupun ada mobil dinas yang dipakai perayaan lebaran tidak ada sanksi yang dapat dikenakan.

Bagaimanapun, negara ini harus dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi.  Jika kita kembali ke pengertian dasar, akuntabilitas secara sederhana dapat diartikan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.  Tidak ada batasan waktu dalam penciptaan akuntabilitas, oleh karena itu sebenarnya tidak boleh ada toleransi meskipun dengan alasan dalam rangka lebaran.  Dalam hal ucapan selamat lebaran dan gratifikasi, sangat jelas bahwa aturan melarangnya, sedangkan untuk THR PNS dan penggunaan mobil dinas untuk perayaan lebaran masih belum benar-benar jelas dasar aturannya, tetapi akan lebih baik jika kita menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan keempat hal diatas.  Wallohu’alam Bishowab.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: