Beranda > Keuangan Daerah > Pajak Rumah Kos, Mungkinkah ?

Pajak Rumah Kos, Mungkinkah ?

Pajak Rumah Kos, paling tidak seminggu terakhir ini menjadi wacana yang lumayan menghangat di Kota Bandung, penulis membaca beberapa koran lokal bahkan koran nasional memuat tentang hal ini.  Di Harian Umum Pikiran Rakyat setidaknya penulis membaca 2 berita dengan tema Pajak Rumah Kos.  Tetapi apakah mungkin jasa persewaan rumah kos dijadikan objek pajak daerah ?

Adalah benar bahwa bisnis rumah kos di Kota Bandung menjadi peluang yang sangat menggiurkan, terutama di sentra pendidikan dan industri.  Fasilitas yang disediakan ada yang menyamai hotel bintang 5, itupun suatu kenyataan.  Juga suatu hal yang wajar jika Pemkot Bandung ingin meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu sumbernya adalah pajak daerah.

Perlu diingat kembali, bahwa saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) yang berlaku sejak 1 Januari 2010.  Dimana UU tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.  Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.  Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang menjadi kendala bagi pemda adalah, dalam pasal 2 ayat (3) UU 28/2009 dinyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana disebutkan diatas.  Hal ini pula yang menjadikan Perda Kota Bandung Tentang Pajak Rumah Kos yang sedianya akan diterbitkan tahun 2009 dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.  Sangat beralasan, karena pada dasarnya sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  Walaupun demikian, Pemkot Bandung tetap menerbitkan Perda Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Perda 27/2009), yang salah satu objek pajaknya adalah rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih.

Mari kita cermati lebih jauh, apakah mungkin pajak rumah kos dijadikan salah satu sumber PAD Kota Bandung.

Pertama, Perda 27/2009 diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009, dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.  Yang menjadi masalah adalah Perda 27/2009 hanya akan berumur kurang lebih 2 tahun, karena UU 28/2009 yang terbit pada tanggal 15 september 2009 hanya memberikan toleransi maksimal 2 tahun untuk Perda yang diberlakukan sebelum UU tersebut diundangkan.  Jadi kalaupun Kota Bandung tetap ingin mengintensifkan pemungutan pajak rumah kos dengan dasar Perda 27/2009, waktu maksimalnya adalah sampai akhir tahun 2011.  Setelah itu, Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung harus segera menyusun Perda baru sebagai pengganti.

Kedua, pengenaan pajak terhadap rumah kos sangatlah memungkinkan, mengingat pengertian hotel menurut UU 28/2009 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).  Dengan demikian, jasa persewaan rumah kos dapat dikenakan pajak hotel, dengan syarat jumlah kamarnya lebih dari 10.  Hal ini sedikit berbeda dengan Perda 27/2009 yang masih berlaku saat ini, dimana rumah kos yang dikenakan pajak hotel adalah yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Ketiga, walaupun potensi pajaknya cukup besar, di Kota Bandung banyak rumah kos belum menjadi sektor usaha formal, dengan demikian untuk memungut pajak terhadap rumah kos, harus didahului dengan formalisasi usaha dengan penerbitan izin-izin yang diperlukan.  Konsekuensinya, Pemkot Bandung harus mempermudah perizinan rumah kos, tentu saja selama pengajuannya sesuai aturan, jika ingin mengoptimalkan PAD dari sektor ini.

Konsekuensi lain dari optimalisasi pengenaan pajak hotel terhadap rumah kos adalah adanya perkerjaan tambahan bagi Pemkot Bandung, khususnya Dispenda, dari mulai uji potensi pajak, penambahan personil, sampai dengan pengawasan yang harus semakin diperketat.  Untuk uji potensi, tentunya dapat melibatkan kecamatan dan kelurahan yang lebih dekat dengan objek pajak.  Sedangkan untuk pengawasan haruslah diperketat, baik dari unsur internal maupun eksternal, mengingat bertambahnya potensi pajak akan diiringi dengan meningkatnya potensi penyimpangan.

Konsekuensi juga tidak hanya dipihak Pemkot Bandung, melainkan juga dipihak pengusaha rumah kos yang mau tidak mau akan sedikit direpotkan dengan aturan yang mengikatnya, misalnya wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap tanggal 15 kepada Dispenda.  Selain itu pengusaha rumah kos juga harus melakukan setidaknya administrasi sederhana terhadap usahanya, cukup administrasi sederhana karena yang dibutuhkan hanyalah bon pembayaran yang harus dilegalisasi oleh dispenda, tetapi penulis meyakini pada prakteknya dilapangan hal ini bukanlah perkara mudah.  Artinya, paling tidak harus ada sosialisasi kepada pengusaha rumah kos, akan lebih baik jika bentuknya pelatihan yang lebih intensif.

Penetapan Kriteria

Dalam UU 28/2009 kriteria yang diberikan terhadap rumah kos hanyalah rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, sama sekali tidak ditentukan kriteria lain yang dapat menjadi acuan lebih rinci, rumah kos seperti apa yang layak dikenakan pajak hotel.  Harus disadari bahwa pada dasarnya penggalian potensi PAD haruslah dari sektor yang tidak memberatkan masyarakat.  Oleh karena itu penulis berpendapat harus ada penentuan kriteria yang lebih rinci tentang rumah kos seperti apa yang layak dikenakan pajak hotel, tidak sekedar melihat dari jumlah kamarnya saja.  Jika kriterianya hanya kamar, bukan tidak mungkin terjadi rumah kos yang kumuh dengan tarif yang murah, tetapi memiliki kamar lebih dari 10, maka otomatis wajib dikenakan pajak daerah.  Ditempat lain ada rumah kos yang super mewah, dengan tarif yang juga super mahal tidak dikenakan pajak, karena memiliki kamar dibawah 10.  Walaupun demikian tentu saja kriteria jumlah kamar menjadi kriteria mutlak, karena marupakan amanat Undang-Undang.

Jika kita kembali kepada hotel secara umum, tentunya kita mengenal hotel kelas melati sampai dengan hotel bintang 5.  Jika kita mau mengklasifikasikan, tentunya rumah kos juga bisa saja diklasifikasikan seperti halnya hotel.  Tujuannya adalah agar pajak yang dikenakan benar-benar memenuhi syarat keadilan, sehingga pengenaannya pajak terhadap rumah kos bisa dibedakan menurut kelasnya.  Pemkot Bandung dapat menerapkan tarif yang berbeda pada masing-masing kelas rumah kos.

Adapun kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kelas rumah kos selain dari jumlah kamar, diantaranya :  fasilitas yang diberikan, tarif yang dikenakan, lokasi rumah kos, pangsa pasar utama dan kriteria lain yang memungkinkan.  Kriteria tersebut disusun sedemikian rupa dengan memberikan nilai kuantitatif, sehingga akan muncul indeks yang bisa menentukan kelas rumah kos.  Tentu saja kelas rumah kos harus ditetapkan pada saat pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha rumah kos, dan harus dinilai ulang secara berkala.

Terakhir, peningkatan PAD adalah suatu keniscayaan bagi setiap pemda di Indonesia, termasuk Kota Bandung.  tetapi jangan sampai demi mengejar target PAD, masyarakat menjadi terbebani.  Dalam hal pengenaan pajak rumah kos, jangan sampai pajak yang dikenakan menjadi penghalang bagi warga luar Kota Bandung yang ingin berkarya atau menuntut ilmu di Kota Bandung.  Demikian, mudah-mudahan artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.  Wallohu’alam Bishowab.

Kategori:Keuangan Daerah
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: