Beranda > Keuangan Daerah > MEMBANGUN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

MEMBANGUN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

Reformasi politik yang kini mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tidak akan memberikan manfaat yang berarti bagi bangsa, tanpa diiringi peningkatan kualitas kelembagaan sektor publik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Pemerintah sebagai penyelenggara utama sektor publik di Indonesia, paling tidak harus memenuhi tiga hal yaitu :  (1) menjadi lembaga yang efektif memberikan pelayanan, (2) efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, dan (3) akuntabilitas keuangan yang baik.

Dalam artikel ini penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah, terutama pemerintah daerah (pemda).  Terdapat sejumlah alasan mengapa kualitas informasi keuangan yang akurat dan akuntabel harus dimiliki pemerintah.

Pertama, pemerintah memiliki fungsi mengumpulkan, mengatur dan membelanjakan dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar.  Jika pemerintah tidak secara bijak membelanjakan dana tersebut, maka dapat dipandang sebagai suatu kebocoran besar-besaran dan akan berdampak terhadap ekonomi secara makro.

Kedua, pemerintah adalah pihak yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki negara.  Dengan demikian masyarakat sangat berhak terhadap akses informasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah atas  penggunaan sumber daya ekonomi tersebut.

Ketiga, sebuah negara demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang percaya akan kredibilitas politisi dan pejabat serta masyarakat yang peduli akan proses politik.  Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada akhirnya akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Dari tiga alasan diatas, dapat ditarik benang merah bahwa kunci dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi yang harus senantiasa dibangun oleh pemerintah dengan pengawasan yang memadai dari masyarakat.

Dalam lingkup pemda, transparansi juga menjadi mutlak dilakukan, terlebih pemda adalah pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga isu-isu seputar pemda terbukti lebih sensitif mendapat perhatian masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Mungkin masih melekat dalam ingatan kita, bagaimana Pemerintah Kabupaten Garut lumpuh selama beberapa hari, ketika masyarakat garut berunjuk rasa mempertanyakan kredibilitas bupati dan jajarannya.

Sebagai komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2005 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 (PP 58/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Dalam PP 58 / 2005 dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP 58 / 2005, sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya.  Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri 13 / 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Namun demikian, masyarakat tidak bisa mengartikan transparansi sebagai keterbukaan yang absolut, sehingga masyarakat dapat masuk kapan saja ke kantor pemerintah tanpa filter dengan alasan transparansi.  Transparansi harus dijalankan dalam kerangka aturan formal.  Untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik, mekanismenya adalah audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Setelah itu masyarakat bisa mengetahui melalui mekanisme perwakilan, karena BPK wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPRD.

Selain langkah-lankah normatif, pemda juga bisa melakukan langkah-langkah strategis, yang bisa memantapkan dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang transparan.  Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemda dalam rangka transparansi keuangan daerah.

1. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan, itulah kunci dari segalanya.  Jika kepercayaan masyarakat sudah luntur, maka sebaik apapun yang dilakukan pemda tidak akan ada artinya.  Untuk membangun kepercayaan masyarakat, dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya :

  • Mempermudah Akses Informasi

Jika mau jujur, hampir tidak ada masyarakat yang tahu tentang apa yang dilakukan pemda kedepan.  Informasi mengenai program dan kegiatan pemda, seharusnya bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat, misalnya dengan meyosialisasikannya sampai ketingkat desa/kelurahan.  Jika fasilitasnya memungkinkan, informasi tersebut bisa diakses melalui internet.

  • Melakukan “Gelar Perkara”

Terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Polri atau kejaksaan yang secara rutin melakukan gelar perkara, untuk memberitahukan kepada masyarakat sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang mereka lakukan.  Penulis berpendapat pemdapun bisa saja melakukan hal yang sama, tetapi tentu saja dalam konteks yang berbeda, oleh karena itu kata gelar perkara harus berada didalam tanda kutip.  Pemda bisa melakukan “gelar perkara” untuk ekspose kegiatan apa saya yang telah dilakukan, apa kinerja yang telah dicapai, berapa input dana yang diserap dan informasi lainnya yang dianggap relevan.

2. Membangun Komitmen Dilingkungan Aparatur

Membangun kepercayaan masyarakat akan menjadi sia-sia tanpa adanya komitmen dari internal pemda sendiri.  Artinya, langkah lain yang harus ditempuh adalah membangun komitmen aparatur pemda itu sendiri, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Komitmen harus dipelopori oleh Kepala Daerah selaku pimpinan puncak.

Caranya sederhana sekali, dilingkungan pengelola keuangan dikenal istilah “waskat”.  Waskat yang dalam arti sebenarnya adalah pengawasan melekat, diplesetkan menjadi Wajib Setor Kepada Atasan.  Dampak dari “waskat” sangatlah luas dan membuat pengelolaan keuangan tidak lagi akuntabel.  Jika pimpinan puncak berkomitmen menolak hal-hal seperti ini, penulis berkayakinan secara perlahan pengelolaan keuangan daerah akan semakin membaik, sehingga transparansi yang dilakukan tidak lagi setengah-setengah.

3. Audit Alternatif

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, auditor yang melalakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah adalah BPK.  Penentuan BPK dalam UU tersebut adalah mutlak, dan pemda tidak bisa memilih auditor lain sebagai alternatif.

Jika kita mau dipersamakan dengan sektor komersial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama selama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut.  Aturan ini dibuat untuk mencegah bekurangnya atau bahkan hilangnya independensi auditor terhadap entitas yang diaudit.

Bagaimana dengan independensi BPK ? tentu saja patut dipertanyakan jika dipersamakan dengan sektor komersial, namun demikian aturan di sektor pemerintahan masih menunjuk BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memeriksa keuangan pemerintah.

Apakah ada larangan pemerintah diaudit oleh KAP ?  sepanjang pengetahuan penulis tidak ada larangan secara eksplisit.  Sebuah terobosan baru jika ada pemda yang memberanikan dirinya diaudit oleh auditor independen dari KAP, walaupun tentu saja bukan sebagai subtitusi BPK, karena aturan belum membolehkan untuk itu.  KAP diposisikan sebagai komplementer dari auditor BPK, yang kemudian hasilnya dapat dibandingkan, apakah ada perbedaan material hasil audit BPK dan audit KAP.

Seandainya Pemerintah Provinsi Jawa Barat berani melakukan hal ini, penulis yakin Pemprov Jabar menjadi pemda pertama yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP, sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa “tidak ada dusta diantara kita”.

Demikian, mudah-mudahan artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.  Wallohu’alam Bishowab.***

Kategori:Keuangan Daerah
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: