Beranda > Keuangan Daerah, Keuangan Negara > MAKAN DI RESTORAN TIDAK BEBAS “PPN”

MAKAN DI RESTORAN TIDAK BEBAS “PPN”

Sebuah perdebatan kecil tiba-tiba terjadi antara konsumen restoran yang sepertinya mengerti tentang pajak dengan kasir restoran.  Sang konsumen enggan membayar PPN yang tertera dalam bukti pembayaran yang sudah terlanjur dicetak oleh sang kasir.  Dalil aturan perpajakanpun dikeluarkan sang konsumen, bahwa menurut UU PPN, terhitung 1 april 2010 makan di restoran itu sudah bebas dari PPN.  Sang kasir sedikit kebingungan, walaupun akhirnya kembali tersenyum, karena sang konsumen mau membayar meski dengan berat hati.

Siapa yang salah dalam hal ini ?  sang konsumen jelas sama sekali tidak salah, karena memang dasar aturan yang digunakan olehnya sudah sangat tepat.  Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), salah satu barang yang tidak dikenakan PPN adalah makanan yang disajikan di restoran, warung dan sejenisnya.

Lalu, jika sang konsumen tidak salah, apakah sang kasir salah ? tentu saja tidak, karena dia hanya operator komputer yang sudah terprogram sedemikian rupa.  Permasalahannya terletak pada penamaan pajak pada bukti pembayaran yang dicetak, karena ketika penulis membayar dikasir, sangat jelas bahwa restoran tersebut menggunakan penamaan “PPN 10 %” untuk pajak yang dipungut.  Dengan demikian wajar saja, jika sang konsumen enggan membayar, karena memang seharusnya makan di restoran tidak dikenakan PPN.

Gerakan penolakan terhadap pengenaan PPN tersebut juga meluas melalui hoax (berita palsu) yang disebar melalui internet, dengan berbagai judul berita yang cukup menghebohkan, seperti :  “Jangan Mau Dibodohi Pemilik Restoran”.  Hal seperti ini bisa terjadi setidaknya disebabkan 2 faktor, yaitu :  pertama, kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan, baik oleh Dirjen Pajak maupun Pemerintah Daerah (pemda), karena 2 instansi tersebut adalah yang paling berkepentingan dalam hal ini.  Kedua, Kalaupun ada informasi yang diterima masyarakat, informasinya bersifat parsial dan tidak lengkap.

Pajak di Indonesia secara garis besar terbagi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.  Pajak pusat adalah pajak yang diterima dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak.  Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diterima dan dikelola oleh Pemda melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau instansi daerah lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan.

Awalnya, Pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajan Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  Belakangan, BPHTB dan sebagian PBB diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota, walaupun sampai artikel ini dibuat belum berlaku efektif.

Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.  Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.  Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adanya dua jenis pajak tersebut, tidak jarang membingungkan masyarakat, terutama yang kurang mengenal mengenai perpajakan.  Terlebih, dilapangan seringkali ditemukan penggunaan istilah yang kurang tepat, seperti kejadian yang penulis ceritakan diawal artikel ini.  Pengalaman penulis, terutama untuk restoran, banyak ditemukan yang masih menggunakan istilah PPN pada bukti pembayarannya.

Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah, bahwa ketika kita menikmati hidangan di restoran memang bebas PPN, tetapi tidak terbebas dari pajak restoran yang pengenaannya berdasarkan UU PDRD.  Yang membuat pajak restoran seolah-olah seperti PPN terletak pada tarifnya yang sebagian besar Pemda menerapkan tarif maksimal dari pajak restoran, yaitu 10 %, sehingga ketika konsumen membayar dan dikenakan pajak, rasanya sama seperti dikenakan PPN.  Walaupun demikian, ada sebagian Pemda yang tidak mengenakan tarif maksimal, sehingga tarif pajak restoran yang dikenakan dibawah 10 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, pihak yang paling berkepentingan dengan pajak adalah Dirjen Pajak dan Pemda, oleh karena itu menjadi tugas 2 instansi tersebut untuk lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak yang berlaku di Indonesia.  Dengan lebih intensifnya sosialisasi, diharapkan dapat lebih mengingkatkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan.  Dalam kasus pajak restoran, bisa saja di setiap restoran dipasang iklan layanan masyarakat mengenai pajak restoran, sehingga konsumen restoran bisa membacanya dan tidak ragu lagi dalam membayar pajak.

Kedua, untuk restoran yang menjadi wajib pajak daerah dan masih menggunakan istilah PPN dalam bukti pembayaran yang diberikan kepada konsumen, hendaknya mengganti istilah PPN dengan Pajak Restoran.  Hal ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen, sekaligus menegaskan bahwa yang dipungut oleh restoran bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran.

Ketiga, untuk masyarakat yang menjadi konsumen restoran, jangan ragu-ragu untuk membayar pajak 10 %, karena pajak tersebut adalah pajak restoran yang resmi diatur dengan UU PDRD dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda Kabupaten/Kota.  Lebih jauh dari itu, jika kita menerima email, sms, atau informasi lain yang mengajak boikot pembayaran PPN di restoran, ada baiknya jika kita membalasnya dengan menyosialisasikan hal yang benar mengenai PPN dan pajak restoran.

Jadi, jika kita makan di restoran jangan pernah mau membayar PPN, tetapi bayarlah pajak restoran.  Demikian, mudah-mudah artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.  Wallohu’alam Bishowab.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: